Platform digital pengadaan barang jasa pemerintah PaDi UMKM ini terdapat dua macam yaitu PaDi UMKM B2B yang merupakan platform digital pengadaan barang jasa pemerintah untuk mempertemukan BUMN dengan produk lokal berkualitas milik BUMN yang dapat ditransaksikan secara B2B. Selanjutnya, PaDi UMKM B2C yang mana membantu UMKM baik binaan BUMN maupun UMKM mandiri untuk mengakses pasar B2C melalui berbagai marketplace dengan pengelolaan produk dan transaksi yang terpusat. Kemudian PaDi UMKM sebagai platform digital pengadaan barang jasa pemerintah juga memiliki PaDi UMKM Financing yang merupakan fitur pengajuan modal pinjaman bisnis yang dapat membantu UMKM untuk berkembang dan meningkatkan kapabilitas.

Platform pengadaan barang jasa pemerintah yaitu PaDi UMKM memiliki ketentuan seputar HAKI ketika toko Anda tergabung di dalamnya. Haki yaitu Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang di dapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa atau proses yang berguna untuk masyarakat.

Dikutip dari izin.co.id, kesimpulannya adalah HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia.

Adapun bunyi pertama dari ketentuan HAKI pada platform pengadaan barang jasa pemerintah ini adalah Pengguna memahami dan menyetujui bahwa keseluruhan isi, materi, data, informasi, gambar /foto yang ditampilkan di PaDi UMKM  sebagai platform digital pengadaan barang jasa pemerintah termasuk namun tidak terbatas pada kata, angka, grafis, logo, cuplikan maupun keseluruhan video dan atau audio, materi promosi dan atau himpunan data di PaDi UMKM sepenuhnya merupakan hak milik PaDi UMKM sebagai platform digital pengadaan barang jasa pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bunyi kedua dari ketentuan HAKI pada platform pengadaan barang jasa pemerintah ini adalah Pengguna memahami dan menyetujui bahwa Pengguna dilarang menggunakan secara sebagian maupun secara utuh, mempublikasikan, memanipulasi, mendistribusikan, menduplikasi dan atau memproduksi ulang dengan metode apapun isi, materi, data, informasi, gambar/foto yang ditampilkan di PaDi UMKM sebagai platform digital pengadaan barang jasa pemerintah termasuk namun tidak terbatas pada kata, angka, grafis, logo, cuplikan maupun keseluruhan video dan atau audio, materi promosi dan atau himpunan data di PaDi UMKM sebagai platform digital pengadaan barang jasa pemerintah demi keperluan komersil dan non komersil Pengguna baik secara mandiri maupun ketika bekerjasama dengan pihak lain. PaDi UMKM dapat mengambil tindakan hukum yang dianggap perlu dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika dikemudian hari terbukti adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual tersebut oleh Pengguna.

Adanya ketentuan HAKI pada platform pengadaan barang jasa pemerintah ini juga memiliki fungsi yang dikutip dari izin.co.id yaitu sebagai dasar perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Lalu, mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas HAKI milik orang lain. Selanjutnya, meningkatkan kompetisi khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Karena dengan adanya HAKI akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi, dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Terakhir, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian, industry yang ada di Indonesia.